Bupati Ngada Lebih “Gubernur”!

Terobosan Pemkab Perbaiki Jalan Provinsi

Oleh Frans Anggal

Pemkab Ngada di bawah kepemimpinan Bupati Marianus Sae dan Wabup Paulus Soliwoa lakukan terobosan. Mereka menamakannya “Operasi Jalak” alias Operasi Jalan Rusak. Yaitu, memperbaiki jalan raya yang rusak, terutama pada titik-titik paling rawan. Operasi Jalan berfokus pada jalan provinsi yang selama ini tidak mendapat perhatian Pemprov NTT (Flores Pos Sabtu 12 Maret 2001).

"Meski jalan ini merupakan tanggung jawab provinsi, saya berinisiatif melakukan perbaikan demi masyarakat Ngada. Kita tahu bahwa namanya jalan provinsi, tetapi yang menggunakan jalan ini adalah masyarakat Ngada," kata Bupati Marianus di lokasi perbaikan di Wangka Selatan, Kecamatan Riung, Rabu 9 Maret 2011.

Semua titik kerusakan pada jalan provinsi akan diperbaiki melalui Operasi Jalak. Operasi ruas jalan provinsi Bajawa-Riung dilaksanakan selama tiga hari, 9-11 Maret 2011. Kerusakan pada ruas jalan ini sangat parah. Bayangkan, sudah mencapai 80 persen. Tinggal 20 persen lagi maka "sempurnalah" kerusakannya.

Panjang ruas jalan Bajawa-Poma-Riung 84,48 km. Ini merupakan jalan provinsi paling panjang di Kabupaten Ngada. Tapi sekaligus juga paling diterlantarkan. Ratusan titik penuh lubang, berdiamter 2-3 meter, dengan dalam 20-30 cm. Pada musim hujan, lubang-lubang ini menjadi "kolam". Semakin parah kerusakannya karena tidak ada drainase.

Kerusakannya sudah lama, terbilang tahunan. Sudah sering dikeluhkan, dilaporkan, namun Pemprov NTT tidak melakukan apa pun. Tidak perlu ditanyakan lagi, apa alasannya. Sudah pasti yang itu-itu juga: dana terbatas, maka perbaikan harus bertahap. Formula jawaban itu tentu benar dan masuk akal. Namun, apakah memang itu masalahnya? Tidak!

Dana terbatas itu kenyataan. Perbaikan bertahap itu keharusan. Yang selalu menjadi soal selama ini, pemprov tidak memiliki skala nilai dan skala prioritas untuk menentukan pilihan kebijakan mendahulukan yang mana. Pengadaan mobil untuk pejabat, yang hanya dinikmati si pejabat, ada dananya. Sebaliknya, perbaikan jalan raya, yang dinikmati semua orang, tidak ada dananya. Kita berharap, DPRD NTT mengontrol. Eh, malah mereka jadi bagian dari masalah.

Sekadar contoh. Dana APBD Provinsi NTT 2009/2010 pernah siap dipijamkan kepada 55 anggota dewan terhormat, miliaran rupiah, untuk pembelian mobil. Masing-masing dapat Rp200 juta. Pengembaliannya pakai cicil, potong gaji Rp5 juta per bulan, selama 48 bulan.

"Ironis. Pada saat masyarakat NTT mengalami masalah sosial yang membutuhkan dukungan dana, DPRD mengambil uang rakyat untuk membeli mobil. Wakil rakyat lebih sibuk memperjuangkan kepentingan pribadi, dan melupakan tugasnya sebagai wakil rakyat," kata Ketua GMNI Cabang Kupang Blasius Timba dalam aksi demo ke DPRD NTT (Flores Pos Senin 24 Mei 2010).

Kalau legislatif sudah begini---mendahulukan suka-nya dan saku-nya---bagaimana mereka bisa mengontrol dan mempresur eksekutif agar prioritaskan apa yang paling dibutuhkan masyarakat. Baik eksekutif maupun legislatif NTT sama dalam satu hal. Tidak punya skala nilai dan skala prioritas. Ini krisis kepemimpinan yang gawat.

Ruas jalan provinsi Bajawa-Riung, yang sudah lama rusak parah dan dikeluhkan tapi tetap dimasabodohi pemprov NTT, merupakan bukti nyata krisis itu. Dalam perspektif ini, Operasi Jalak Pemkab Ngada merupakan bukti sebaliknya. Kepedulian pemimpin! Demi rakyatnya, bupati-wabup menanggung apa yang merupakan tanggung jawab gubernur.

Secara parodi, ini juga "olokan" bagi gubernur. Di NTT, bupati itu lebih "gubernur" ketimbang gubernur!

“Bentara” FLORES POS, Senin 14 Maret 2011