DPRD Ende Mau Pansus??

Kontroversi Mutasi Aparatur Pemkab Ende

Oleh Frans Anggal

Beberapa anggota DPRD Ende mau mem-pansus-kan mutasi pejabat di lingkup Pemkab Ende. Mereka menilai mutasi kali ini tidak profesional. Anggota lain tidak sependapat. Ketua komisi A, Agil Parera Ambuwaru, misalnya, ingin menguji dulu dasarnya: apakah mutasi ini merugikan negara dan daerah atau tidak. Kalau mutasi tidak merugikan negara dan darah, tak perlu bikin pansus.

Di mata Agil, mutasi yang dilakukan Bupati Don Bosco M Wangge dan Wabup Achmad Mochdar merupakan langkah maju dalam reformasi birokrasi. Masyarakat sudah tahu, administrasi kantor Pemkab Ende sangat bobrok, dan itu bisa dibuktikan, katanya. Apa persisnya, tidak ia beberkan.

Yang kasat mata, Ende dililit banyak kasus dugaan korupsi. Kalaupun bukan bukti kebobrokan, kasus-kasus ini indikasi ketidakberesan birokrasi. Bupati Don Wangge sendiri melihat birokrasi sebagai kunci permasalahan. Meningkatnya angka kemiskinan, jebloknya mutu pendidikan, dan rendahnya derajat kesehatan masyarakat tidak dikarenakan oleh kurangnya dana. Dana cukup. Biang keroknya: salah urus birokrasi. Karena itu, birokrasi harus ditata. Salah satu langkahnya, mutasi.

Karena biang keroknya salah urus birokrasi, apalagi jika terencana, tersistem, dan sudah berlangsung lama, maka penataan tambal sulam tidaklah cukup. Penataan birokrasi mesti seakar-akarnya (radikal), utuh, menyeluruh, meski harus bertahap. Ini mengharuskan pembongkaran yang lama (dekonstruksi) dan pembangunan kembali yang baru (rekonstruksi).

Bahwa muncul reaksi tidak puas, wajar. Sulit memuaskan semua pihak. Sejauh ini, reaksi itu perseorangan. Maka, seyogianya penyelesaiannya pun perseorangan pula. Birokrasi sudah punya mekanisme untuk itu. Yang mengagetkan, belum pada tahap penyelesaian oleh birokrasi, beberapa anggota DPRD mendesakkan pansus. Gegabah.

Selain harus cermat, pansus semestinya memperjuangkan kepentingan umum . Bukan kepentingan orang per orang. Oleh karena itu, untuk pansus mutasi, dasar yang digugat Agil Ambuwaru sangat tepat: apakah mutasi itu merugikan negara dan daerah? Jika tidak, pansus kehilangan legitimasi.

Secara apriori, legitimasi pansus mutasi sangatlah lemah. Karena, secara apriori, mutasi kali ini menguntungkan negara dan daerah, khususnya publik yang dilayani birokrasi. Judul pidato Wangge-Mochdar saat dilantik, “Kepuasan Masyarakat adalah Kunci Keberhasilan Birokrasi”. Titik tujunya kepuasan masyarakat, bukan kepuasan birokrasi. Karena itu, semestinya tunggu dan lihat, sejauh mana birokrasi memuaskan masyarakat. Ini, belum apa-apa, pansus.

Selain gegabah, aneh. Pada masa bupati-wabup Domi-Gadobani, banyak kasus dugaan korupsi, mana ada pansus? Sebulan sebelum turun takhta, Domi-Gadobani lakukan mutasi, mana ada pansus?

“Bentara” FLORES POS, Jumat 5 Juni 2009