Ketika PDAM Ende Disidak

Unit Pelayanan Publik yang Terlantarkan

Oleh Frans Anggal

Dalam sidak ke PDAM Ende, Senin 1 Juni 2009, Wabup Achmad Mochdar meminta perusahaan daerah air minum itu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan maksimal dimungkinkan oleh sarana dan prasarana memadai. Karena itu, wabup meminta PDAM memberikan informasi terbaik tentang berbagai kebutuhan. Dirut PDAM Ayub Waka pun membeberkannya.

Sidak ke PDAM penting dan mendesak. Tak ada unit pelayanan publik sevital PDAM. Listrik boleh tidak ada, asal jangan air bersih. Air sudah identik dengan kehidupan. Enam puluh persen dari tubuh manusia adalah air. Manusia butuhkan 2-10 liter air per hari. Manusia dapat bertahan tanpa makanan selama 7 minggu, tapi tidak bisa tanpa air hanya dalam beberapa hari.

Sebegitu vitalnya air, sebegitu vitalnya PDAM. Bukan hanya vital, PDAM juga unit pelayanan publik paling langsung menyentuh hajat hidup orang banyak. Jalan raya boleh rusak, asal jangan pipa air. Warga yang melintasi jalan raya dalam sehari hanya sekian persen dari populasi manusia. Tanpa bepergian, orang tetap hidup. Tidak demikian tanpa air.

Sedemikian vital bagi kehidupan, sedemikian menyentuh langsung hajat hidup orang banyak, apa lantas PDAM diperhatikan serius oleh pemerintah? Justru tidak. Bangun kantor megah, bisa. Beli mobil mewah, bisa. Bikin perjalanan dinas jauh dan lama, bisa. Semuanya bisa. Selalu ada uangnya. Coba, untuk perbanyakan sumber air, perluasan jaringan pipa , atau penggantian pipa karatan warisan Belanda, selalu dibilang dana tidak cukup.

Apa benar tidak cukup? Dalih klise ini sudah dibantah Bupati Don Wangge seperti dilansir situs www.aktualita-ntt.com beberapa waktu lalu. “Uang untuk Kabupaten Ende itu cukup. Tetapi karena selama ini birokrasi salah urus maka keadaannya tetap seperti itu. Dana yang demikian banyak lebih diperuntukkan bagi hal-hal yang tidak penting. Termasuk pemborosan yang dilakukan selama ini untuk kendaraan dinas seperti mobil. Hal itu praktis mengabaikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat kecil.”

Kalau dana cukup, mengapa untuk PDAM selalu kurang? Ironis bila beri ke PDAM-nya kurang, ambil dari PDAM-nya banyak. Bukan rahasia, di banyak daerah, PDAM itu sapi perahnya pejabat. Sudah tidak diberi gizi cukup, susunya disedot terus. Kasus dugaan korupsi di PDAM Ende merupakan satu contoh.

Bupati-wabup Ende sudah berganti. Wangge-Mochdar pun sudah beri janji. Dan janji mereka terangkum dalam judul pidato saat keduanya dilantik Selasa 7 April 2009: “Kepuasan Masyarakat adalah Kunci Keberhasilan Birokrasi”. Untuk PDAM tentu: Kepuasan Pelanggan adalah Kunci Keberhasilan PDAM.

Kini tinggal bukti. Sidak Wabup Mochdar ke PDAM kiranya menjadi awal yang baik. PDAM harus ‘baru’. Kalau tetap yang ‘lama’, balikkan dulu judul pidato itu: “Kepuasan Birokrasi adalah Kunci Keberhasilan Masyarakat”.

“Bentara” FLORES POS, Kamis 4 Juni 2009