Tei Baru Tau

Labuan Bajo dan Keteladanan

Oleh Frans Anggal

Masyarakat Labuan Bajo, ibu kota Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), kecewa. Ternak di kota itu masih berkeliaran. Sapi, kerbau, kambing. Merumput di mana-mana. Kebun, pekarangan, bahu jalan, halaman kantor. Buang kotoran pun di situ. Termasuk di jalan raya. Demikian warta Flores Pos Selasa 20 Oktober 2009.

Ternak berkeliaran bukan kasus baru untuk Labuan Bajo. Dulu, waktu Mabar masih bagian dari Kabupaten Manggarai, keadaannya sudah begitu. Ketika Mabar jadi kabupaten otonom, masih juga seperti itu. Kota ini bukan hanya kota pariwisata, kota pendidikan, kota niaga. Ia adalah juga kota hewan. Labuan Bajo semacam kandangnya.

Imbauan sudah disampaikan. Aturan sudah disosialisasikan. Bahkan sudah dibakukan jadi perda. Hasilnya? Sama saja. Omongan pejabat hanya jadi omong kosong. Perda hanya jadi macan ompong. Tegas di kertas, lunglai di lapangan. Pasti ada sesuatu yang salah.

Patut dapat diduga, imbauan, aturan, dan perda hanya sebatas ditulis dan diucapkan oleh para elite, titik. Mereka sendiri tidak melaksanakannya. Dalam beberapa kali pemberitaan terungkap, justru yang bandel tidak mengikat atau mengandangkan ternak itu para pegawai. Bagaimana mungkin masyarakat bisa taat aturan kalau yang di atas suka langgar aturan? Tak adanya keteladanan. Itulah salah satu biang keroknya.

Bagi para elite, khususnya pemimpin, keteladanan itu beban. Bukan karena manfaatnya, tapi karena keterlekatannya pada atribut pemimpin itu sendiri akibat kebutuhan sehingga menjadi tuntutan masyarakat. Pemimpin ‘harus’ jadi tokoh panutan. Pemimpin ‘harus’ jadi pusat keteladanan (exemplary center).

Tuntutan seperti ini tidak adil. Sebab, asumsinya adalah: kualifikasi moral si pemimpin harus di atas rata-rata. Dampaknya: kalau berbuat baik dan benar, ia tidak dipuji. Sebaliknya, kalau berbuat buruk dan salah, ia dikecam habis-habisan. Si pemimpin diperlakukan tidak sebagai manusia biasa. Padahal, ia bukan malaikat. Ini tidak adil.

Sayangnya, ketidakadilan ini justru dibutuhkan oleh masyarakat. Hanya dengan begitu, mereka menghargai pemimpinnya. Hanya dengan begitu, mereka percaya dan akhirnya melaksanakan apa yang diajarkan pemimpinnya. Dalam audiensi dengan pimpinan Flores Pos Senin 19 Oktober 2009, Bupati Ende Don Bosco M Wangge menunjukkan fenomena ini dengan istilah orang Ende-Lio. Tei baru tau. Lihat baru buat. Lihat dulu apa yang dilaksanakan pemimpin, barulah masyarakat percaya apa yang dikatakan pemimpin. Kalau omong doang, mereka akan bilang, tei roa, lihat dulu (apa kau juga bisa buat).

Waktu jadi Camat Detusoko, Don Wangge ‘menghargai’ sikap masyarakat ini dengan memberikan teladan. Ia pelihara sapi dengan cara mengikatnya di kandang, di lokasi yang mudah dilihat masyarakat. “Saya mau tunjukkan, sapi bisa gemuk dengan tali satu meter,” katanya. Dan benar. Sapinya jauh lebih gemuk ketimbang sapi warga yang berkeliaran. Masyarakat pun berubah. Tanpa perda!

Labuan Bajo bisa bikin seperti itu. Perda sudah ada. Bagus. Tapi apa artinya kalau ia cuma jadi macan kertas? Seperti masyarakat Detusoko, masyarakat Labuan Bajo tidak butuhkan perda penertiban ternak, betapa pun itu penting. Yang mereka perlukan, keteladanan para elite, para pemimpin. Istilah Manggarai sangat tepat. Toing le toming. Beritahu lewat teladan. Cobalah!

“Bentara” FLORES POS, Rabu 21 Oktober 2009