Ingkar Janji pada Masyarakat Lingkar Tambang
Oleh Frans Anggal
Warga lingkar tambang di Manggarai Raya kecewa dengan dua anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal NTT. Dalam kunjungan kerja ke Manggarai, Manggarai Barat dan Manggarai Timur, Emanuel Babu Eha dan Abraham Paul Liynato hanya bertatap muka dengan elite kabupaten: pejabat dan tokoh masyarakat. Mereka tidak penuhi janji kunjungi masyarakat lingkar tambang (Flores Pos Senin 17 Januari 2011).
“Kami tidak tahu bahwa ada kunjungan anggota DPD beberapa waktu lalu di Manggarai Raya,” kata aktivis tolak tambang Abdul Latif. “Kita malah tahu setelah baca koran di Reo. Saya jadi tanda tanya, terutama kepada Bapak Abraham Paul Liyanto. Dia yang janji mau datangi lokasi-lokasi tambang pada tiga kabupaten saat saya mendatangi kantornya di Jakarta 14 Oktober 2010 lalu. Saya amat kecewa dengan mereka.”
Anggota DPD punya alasan. Waktunya mepet. Karena itu, “Kami hanya sebentar saja berada di daerah ini dalam kunjungan kerja saat ini,” kata ketua tim Emanuel Babu Eha.
Bisa saja, waktu memang mepet. Karena mepet, mereka tidak sempat kunjungi lokasi tambang. Bisa juga, ini taktik kepepet. Karena tidak mau kunjungi lokasi tambang, mereka mepetkan waktu kunjungan. Dalam kemepetan itulah, yang mereka kunjungi hanyalah elite kabupaten di ibu kota kabupaten.
Apa pun itu, mereka tidak tepati janji. Mereka bersalah. Namun bukan hanya mereka. Abdul Latif juga ‘bersalah’. Kenapa dia mudah saja mempercayai janji. Janji adalah utang. Negeri kita penuh utang. Terbiasa hidup dengan utang, dan tetap nyaman meski tak bayar utang. Para politisi juga begitu. Tetap adem ayem meski tidak tepati janji.
Abdul Latif pantas kecewa. Terlampau harap ya tertiarap. Kekecewaan berbanding lurus dengan ekspektasi. Semakin tinggi harapan akan pemenuhan janji, semakin tinggi pula kekecewaan apabila janji itu tidak terpenuhi. Karena itu, menghadapi janji, terutama janji politikus, rakyat perlu miliki mental reserve. Siap-siap batin jika janji tidak dipenuhi.
Pada titik mana pentingnya kunjungan dua anggota DPD itu? Perumusan kebijakan! DPD itu lembaga penyeimbang DPR dan pemerintah. DPR melihat masalah nasional dari sisi kepentingan politik parpol atau sekelompok rakyat Indonesia, tanpa memperhatikan daerah. Sedangkan DPD memberi warna kepentingan daerah dalam kebijakan nasional. Dengan demikian, tidak terjadi benturan antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Sebaliknya, tercipta sinergi antara kepentingan nasional, kepentingan politik rakyat Indonesia, dan kepentingan daerah dalam perumusan kebijakan nasional.
Anggota DPD itu telah tinggalkan Manggarai Raya. Janji kunjungi lokasi tambang tetap tinggal janji. Abdul Latif dan masyarakat lingkar tambang silakan kecewa. Namun, hendaknya segera sadar. Hikmah terbesar dari ingkar janji itu adalah ini: dalam perjuangan tolak tambang, pihak yang kita andalkan bisa membantu sering justru sangat mengecewakan. Bahkan menjadi penghianat.
Tentang ini, kisah Serise di Manggarai Timur telah banyak bercerita. Demi kepentingan kapiltalis tambang, para pengkhianat giat membenturkan masyarakat dengan masyarakat. Gagal membenturkan masyarakat, mereka membenturkan para pendamping. Mereka berupaya menggeser substansi masalah. Mereka mencampakkan yang bernas demi menjunjung yang ampas.
“Bentara” FLORES POS, Selasa 18 Januari 2011
1 komentar:
padahal itu adalah tugas mereka, dimana mereka dipilih oleh masyarakat dan bukannya oleh elit elit politik saja. mengapa mereka seakan menghindari masyarakat yang telah memberikan konstituennya, apakah mereka tidak ingin mengabdi pda masyarakat NTT ?
Posting Komentar