Oleh Frans Anggal
Banyak harapan yang digantungkan ke pundak bupati dan wabup Manggarai Timur terpilih Yoseph Tote dan Andreas Agas (YOGA). Salah satunya dari Wily Nurdin. Ia berharap YOGA tidak bertindak diskriminatif dengan klasifikasi wilayah dalam membangun Manggarai Timur lima tahun ke depan. Wily Nurdin adalah penanggung jawab ABBA Centre. ABBA merupakan akronim dari Yos Byron Aur dan Gonis Bajang, paket usungan PDIP yang kalah dalam pilkada putaran kedua melawan YOGA usungan Partai Golkar.
Harapan agar tak adanya diskriminasi wilayah dalam pembangunan Manggarai Timur merupakan rumusan lain dari harapan agar pembangunan itu merata pada enam kecamatan. Harapan yang wajar. Tapi yang menjadi persoalan bagi sebuah daerah pemekaran baru bukan hanya soal pemerataan.
Data yang dikeluarkan KPPOD, LP3ES, dan Kompas tahun 2007 menunjukkan bahwa umumnya daerah pemekaran baru menghadapi beberapa persoalan mendasar. Pembangunan ekonomi tidak terarah dan tidak jelas. Pendidikan dan kesehatan masyarakat kurang terurus. Birokrasi korup. Suprastruktur dan infrastruktur politik lemah dan tidak berdaya (DPRD, partai politik, dan KPUD). Kesadaran politik masyarakat rendah. Budaya politik masyarakat juga rendah (cendrung menghadirkan konflik dan pertikaian pasca-pemekaran). Munculnya kandidat kepala daerah yang miskin program, tidak memiliki visi dan misi yang jelas. Kapabilitas, kompetensi, dan keterampilan politik masyarakat rendah. Tradisi dan kultur politik kurang santun dan tidak demokratis (saling menjegal), dan sebagainya.
Persoalan-persoalan ini menggejala nyata juga di Manggarai Timur semenjak dearah mekaran dari Kabupaten Manggarai ini disahkan 17 Juli 2007. Manggarai Timur mewarisi sejumlah persoalan akut dari kabupaten induknya Manggarai. Persoalan akut itu berhubungan dengan kemiskinan kronis (busung lapar), kesehatan rentan, pendidikan rendah, “public goods” yang kurang berkualitas (jalan raya rusak dan berlubang-lubang, rumah sakit rusak, sekolah rusak, air bersih tidak tersedia, listrik tidak ada), dan layanan publik yang kurang prima.
Karena itu, agenda utama YOGA lima tahun ke depan adalah mengatasi serbaneka persoalan akut itu. Semua persoalan itu menyangkut langsung hajat hidup masyarakat banyak. Inilah yang mesti menjadi prioritas pembangunan, bukan pembelian mobil mewah, pembangunan kantor megah, dan lain-lain yang hanya mengenakkan pejabat. Pemerataan pembangunan bagi enam kecamatan tentu mesti diperhatikan juga. Dengan catatan: wilayah yang paling terbelakang dan membutuhkan sentuhan patut menempati skala prioritas tertinggi.
"Bentara" FLORES POS, Sabtu 10 Januari 2009
Tidak ada komentar:
Posting Komentar