17 Maret 2009

Kuncinya: Kemauan Politik

Oleh Frans Anggal

Dinas Kesehatan Kabupaten Ende punya mimpi besar seperti yang sudah terjadi di Kabupaten Jembrana, Bali. Yakni, kesehatan gratis bagi masyarakat. Ini bukan sesuatu yang mustahil, kata Kadiskes Agustinus G Ngasu. Caranya, asuransikan semua penduduk pada lembaga asuransi milik daerah yang bersifat nirlaba. Ketua Komisi B DPRD Yustinus Sani sepakat. Dinas kesehatan juga perlu terbuka dalam mengelola anggaran serta efisien dalam pembelanjaan.

Gagasan ini sejalan dengan amanat UUD 1945 Amandemen pasal 34. Pelayanan kesehatan merupakan tanggung jawab pemerintah. Kesehatan merupakan hak dasar. Yang sudah terlaksana selama ini baru sebatas program bantuan jaminan kesehatan bagi orang miskin berupa JPK Gakin, Askeskin, dll. Survei menunjukkan, memang lebih dari 90% bantuan JPK Gakin sampai pada sasarannya, orang miskin. Namun, banyak sekali yang tidak masuk kategori miskin tidak mampu pula membiayai perawatan dan pengobatan yang dibutuhkan. Bahkan sesungguhnya lebih dari 90% penduduk Indonesia terancam jadi miskin jika menderita sakit berat.

Karena itu, konsep ideal tentang kesehatan gratis adalah universalisasi pelayanan kesehatan bagi semua penduduk. Kenapa semua penduduk? Sebab, kebijakan pengurangan kemiskinan selama ini hanya berupaya mengatasi yang miskin, tapi lupa menghalangi orang untuk jatuh miskin. Penggratisan kesehatan akan membantu mengurangi pengeluaran penduduk sehingga mereka dapat mengalokasikan danannya untuk pendidikan atau daya beli, dan yang terutama adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan mereka sendiri.

Mungkinkah kesehatan gratis terwujud? Kenapa tidak. Kuba yang komunis saja bisa, kenapa Indonesia yang pancasilais tidak? Negara-negara maju menggratiskan kesehatan melalui pajak. Pajak diperbesar untuk digunakan bagi subsidi kesehatan. Ini sebentuk ‘sosialisme kecil’. Yang kaya menanggung subsidi kesehatan bagi yang miskin.

Pada beberapa kabupaten di Indonesia, kesehatan gratis terbukti juga bisa. Jembrana, Purbalingga, Sumedang, Musi Banyuasin, Banjarmasin, dan Sumbawa Barat, misalnya, mewujudkan pelayanan kesehatan gratis bagi rakyatnya melalui optimalisasi dan efisiensi APBD.

Kadiskes Agustinus G Ngasu bilang, di Ende juga bisa. Caranya mengasuransikan semua penduduk. Tinggal dibikin kalkulasi lalu diajukan, DPRD pasti dukung, kata Ketua Komisi B Yustinus Sani.

Kalau begitu, tidak ada masalah dari segi ‘mampu’. Tinggal saja apa ‘mau’. Ini kuncinya. Apakah ada kemauan politik, rasa sayang, dan keberpihakan pemerintah daerah kepada rakyatnya.

"Bentara" FLORES POS, Rabu 7 Mei 2008

Tidak ada komentar: