Oleh Frans Anggal
Tahapan pemilihan kepala daerah secara langsung (pilkadal) di Kabupaten Ende sudah dimulai sejak Senin 12 Mei 2008. Ini pilkadal pertama. Kata Bupati Paulinus Domi, pemilihan langsung akan memberikan legitimasi yang kuat kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dalam menjalankan fungsi kekuasaan.
Mendapat legitimasi kuat dari rakyat merupakan sesuatu yang pasti bagi siapa pun pemenang pilkadal. Prinsip legitimasi menetapkan, seseorang yang memerintah hanya dapat memerintah kalau terbukti dikehendaki dan dipilih rakyat dalam pemilu, karena legitimasi adalah suatu pemerintahan yang berasal dari rakyat dan dipilih oleh rakyat.
Legitimasi seperti ini kita namakan saja “legitimasi keterpilihan”. Persoalannya kemudian justru tidak pada legitimasi seperti ini. Saat seseorang ditetapkan dan dilantik, “legitimasi keterpilihan” itu final. Yang menjadi persoalan adalah “legitimasi pengabdian”.
Prinsip “legitimasi pengabdian” menetapkan, seseorang mendapatkan legitimasi kalau kelak dia terbukti memakai kekuasaannya untuk menjalankan aspirasi rakyat, karena legitimasi adalah pemerintahan yang diabdikan untuk kepentingan rakyat. Kenyataan, banyak kepala daerah dan wakil kepala daerah yang punya “legitimasi keterpilihan” ternyata mengecewakan. Mereka memakai kekuasaan tidak untuk mengabdi kepentingan rakyat.
Sebentar lagi masyarakat Kabupaten Ende mengikuti pilkadal. Kita mengharapkan masyarakat Ende cerdas dalam memilih. Pilihlah calon yang punya rekam jejak yang bagus. Sebab, calon seperti ini akan lebih besar kemungkinannya memiliki “legitimasi pengabdian” saat telah berkuasa. Jangan coba-coba memilih politisi busuk. Yang sudah ketahuan busuknya tak usah dihiraukan meski mereka popular dan punya duit. Ada kekhawatiran, karena mahalnya pemilihan kepala daerah, maka hanya mereka yang berduitlah yang akan terpilih. Akibatnya nanti saat memerintah, mereka akan lebih banyak berpikir bagaimana mengembalikan modal ketimbang memikirkan kepentingan rakyat. Atau kalau modal itu datang dari pengusaha, mereka akan selalu tergoda mengintervensi proyek demi politik balas jasa bagi para cukong pilkadal.
Pilkadal butuhkan uang, itu pasti. Uang untuk biaya kampanye, bangun relasi dengan calon pendukung, mobilisasi pendukung, dll. Yang menjadi masalah adalah apabila ketergantungan pada uang dan pemilik uang demikian tingginya sehingga kepala daerah terpilih sulit otonom dalam menjalankan program-program pro-rakyat seperti yang ia janjikan dalam kampanye. Bila demikian, ia cuma punya “legitimasi keterpilihan”, tanpa “legitimasi pengabdian”.
Kita mengharapkan bupati dan wakil bupati Ende perode 2009-2014 memiliki dua-duanya: “legitimasi keterpilihan” karena dikehendaki rakyat dan “legitimasi pengabdian” karena pro-rakyat.
"Bentara" FLORES POS, Rabu 14 Mei 2008
Tidak ada komentar:
Posting Komentar