Dikelola Wirausahawan

Oleh Frans Anggal

Wakil Bupati Manggarai Kamelus Deno mengecam Perusahaan Daerah Komodo Jaya di hadapan peserta lokakarya Tata Kelola Ekonomi Daerah di Ruteng. Setiap tahun miliaran rupiah dialokasikan untuk perusahaan milik pemkab itu, namun tidak ada pemasukan untuk daerah. PD Komodo Jaya selalu merugi.

Selama ini PD Komodo Jaya hanya mengelola bus damri. Padahal, masih banyak yang semestinya dilakukan. Penyebabnya adalah sumber daya manusia pengelola. Karena itu, kata Wabup Deno, “jangan tempatkan manusia kelas lima.” Ke depan, status perusahaan perlu diubah menjadi perseroan terbatas. Perusahan mesti menjadi pemain dan mampu mengubah struktur pasar.

Yang dikatakan Wabup Deno benar. Hampir di mana-mana, perusahaan daerah rugi melulu. Kelola bus, rugi. Kelola air minum, rugi. Perusahaan daerah sudah identik dengan perusahaan rugi. Dan kita yakin, akan seperti itu terus selagi dikelola orang-orang yang tidak memiliki perilaku kewirausahaan.

Perilaku kewirausahaan (entrepreneurial behavior) sering dibedakan dari perilaku administratif (administrative behavior). Kewirausahaan ditandai oleh kebiasaan dan cara yang berkonotasi berani, proaktif, spontan. Sementara perilaku administratif biasanya bersifat penuh kehati-hatian, reaktif, dan prosedural. Seorang wirausahawan digambarkan sebagai lawan dari seorang birokrat.

Kelompok wirausahawan adalah bagian dari masyarakat yang rajin melakukan perubahan karena mereka adalah pemimpi yang rajin bertindak (a dreamer who does). Ahli ekonomi Schumpeter menyebut kelompok ini selalu menciptakan pembaruan kreatif (creative destruction), tajam melihat peluang usaha, berani mengambil risiko, dan memiliki ambisi sukses yang sangat kuat. Mental dan perilaku kewirausahaan seperti inilah yang dibutuhkan oleh setiap perusahaan. Tanpa itu, perusahaan sebesar apa pun akan bernasib sama seperti PD Komodo Jaya. Setiap tahun rugi melulu. Suntikan modal miliaran rupiah ibarat tindakan mubazir menyiram garam ke tengah lautan.

Salah siapa? Para pengelola perusahaan daerah boleh disalahkan. Tapi, ingat, mereka itu cuma birokrat, yang terpola dengan perilaku adminstratif. Naif, mengharapkan perilaku kewirausahaan lahir dari orang-orang seperti ini. Pepatah Latin bilang, Nemo dat quod non habet. Sesesorang tidak bisa beri kalau ia tidak punya. Apalagi kalau birokrat yang mengelola perusahaan itu hanyalah “manusia kelas lima”, meminjam istilah Wabup Deno. Sudah tahu begitu, kenapa orang seperti itu yang dipilih? Yang memilih, manusia kelas berapa?

Sangat penting menempatkan orang yang tepat. Idealnya bukan birokrat, tapi wirausahawan. Merekalah yang mengelola. Pemkab cukup sebagai pemilik (owner) yang berhak menuntut keuntungan.

"Bentara" FLORES POS, Sabtu 6 September 2008