Oleh Frans Anggal
Di tengah kekecewaan masyarakat Ende akan jadwal pilkada yang terganggu akibat penundaan penarikan nomor urut pasangan cabup-cawabup, KPUD mendapat sorotan. Lembaga ini diminta tegas. Seperti diberitakan, yang digunakan KPUD sebagai alasan menunda penarikan nomor urut adalah situasi, bukan substansi masalah. Kuatnya desakan massa paket DAMAI membuat lembaga ini menunda pengundian, sekaligus melakukan verifikasi ulang ke Jakarta. Jadi, pengundian ditunda bukan karena KPUD telah salah langkah dalam melakukan verifikasi.
Terbukti kemudian, setelah penundaan itu, tidak ada perubahan nama dan jumlah paket. Paket DAMAI tetap saja tidak lolos verfikasi dan karena itu tidak disertakan dalam penarikan nomor urut.
Dengan akal sehat sederhana, kita mau katakan: kalau sudah tahu hasilnya tetap seperti itu, untuk apa KPUD menunda penarikan nomor urut dan melakukan klarifikasi ulang ke Jakarta? Hanya buang-buang waktu, tenaga, dan dana. Tampaknya, KPUD Ende tahu itu, tapi tetap saja menunda pengundian karena dan demi situasi. Alasan dan tujuan seperti ini sulit kita terima.
Alasan situasi mengandaikan massa pemrotes demikian banyaknya, beringas, dan siap bertindak anarkis. Seakan-akan kehadiran mereka membuat aparat keamanan menjadi pengecut. Situasinya seolah-oleh begitu genting dan tak terkendali sehingga memaksa KPUD menunda penarikan nomor urut.
Pertanyaan kita: benarkah seperti itu situasinya sehingga KPUD Ende terpaksa melanggar jadwal pilkada yang telah dibuatnya sendiri? Apakah sudah dikonsultasikan dengan aparat keamanan, dan apakah aparat keamanan sudah menyatakan tidak sanggup lagi mengatasi situasi?
Dengan ini, kita hendak mengimbau KPUD agar tidak menjadikan situasi sebagai dalih. Bahwa ada massa paket DAMAI yang datang memprotes, ya. Tapi bahwa mereka akan beringas dan anarkis, itu kekhawatiran berlebihan. Kekhawatiran seperti ini justru merugikan paket DAMAI, parpol, dan massa pendukungnya. Mereka tidak seburuk yang disangka. Lagipula, polisi bersiaga penuh dan telah menjamin keamanan.
Kalau situasi selalu dijadikan dalih, ada bahaya jadwal pilkada Ende penuh dengan penundaan. Mana ada situasi pilkada di republik ini yang tenang-tenang mendayung tanpa empasan gelombang dan terpaan badai? Karena itu, jangan sekali-kali bermimpi luput dari situasi tanpa gesekan dan benturan. Situasi seperti ini harus dihadapi, bukan dihindari. Harapan kita: apa pun situasinya, KPUD tetap tegas menjalankan semua keputusannya sejauh memang sudah benar secara substansial dan prosedural.
"Bentara" FLORES POS, Selasa 23 September 2008
Tidak ada komentar:
Posting Komentar