Oleh Frans Anggal
Uang sekolah di Flores naik rata-rata 15 persen. Masyarakat berharap kenaikan ini diikuti dengan meningkatnya mutu sekolah. Justru di sini masalahnya. Mutu pendidikan rendah pada setiap jenjang dan satuan khususnya pendidikan dasar dan menengah. Banyak usaha telah dilakukan, namun berbagai indikator mutu pendidikan belum menunjukkan peningkatan merata. Dari berbagai pengamatan dan analisis, sedikitnya ada tiga faktor yang menyebabkan mutu pendidikan tidak mengalami peningkatan secara merata.
Pertama, kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan nasional menggunakan pendekatan educational production function yang tidak dilaksanakan secara konsekuen. Pendekatan ini melihat lembaga pendidikan sebagai pusat produksi yang apabila dipilih semua input (masukan) yang diperlukan dalam kegiatan tersebut maka akan ada output yang dikehendaki. Dalam kenyataan, mutu pendidikan yang diharapkan tidak terjadi. Sebab penerapan pendekatan education production function terlalu berpusat pada input dan kurang memperhatikan proses pendidikan. Padahal, proses sangat menentukan output.
Kedua, penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara sentralistik, sehingga sekolah sebagai penyelenggara pendidikan sangat tergantung pada keputusan birokrasi. Dengan demikian sekolah kehilangan kemandirian, motivasi, dan inisiatif untuk memajukan lembaganya termasuk peningkatan mutu pendidikan sebagai salah satu tujuan pendidikan nasional.
Ketiga, peran serta masyarakat, khususnya orangtua siswa sangat minim. Partisipasi masyarakat pada umumnya lebih banyak berupa dukungan dana, bukan pada proses pendidikan (pengambilan keputusan, monitoring, evaluasi, dan akuntabilitas). Berkaitan dengan akuntabilitas, sekolah tidak mempunyai beban untuk mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan pendidikan kepada masyarakat, khususnya orangtua siswa sebagai salah satu pihak utama yang berkepentingan.
Kini diperlukan upaya perbaikan. Salah satu upaya yang sekarang sedang dikembangkan adalah reorientasi penyelenggaraan pendidikan, melalui manajemen berbasis sekolah (MBS).
MBS bukan sekadar mengubah pendekatan pengelolaan sekolah dari yang sentralistis ke desentralistis, tetapi lebih dari itu melalui MBS akan muncul kemandirian sekolah. Melalui penerapan MBS, masyarakat akan lebih giat mengontrol dan menjaga kualitas layanan pendidikan. Dengan demikian kemandirian sekolah akan diikuti daya kompetisi yang tinggi dan akuntabilitas publik yang memadai.
Sejauh mana MBS telah diterapkan optimal pada setiap jenjang dan satuan pendidikan, kontrol perlu diakukan, termasuk oleh publik.
“Bentara” FLORES POS, Sabtu 7 Juli 2007
Tidak ada komentar:
Posting Komentar