Hutankan Taman Nasional Komodo?

Oleh Frans Anggal

Pernyataan Kepala Balai Taman Nasional Komodo (BTNK) Tamen Sitorus bahwa TNK tidak boleh diintervensi tanaman dari luar patut diperhatian. Intervensi akan membuat TNK tidak asli lagi dan kehilangan pesona sebagai ‘warisan alam dunia’. Tamen Sitorus menanggapi anggota DPR RI Joseph Williem Lea Wea yang mengatakan DPR akan mengalokasikan anggaran untuk meng-hutan-lindung-kan lima ribu hektare kawasan TNK.

Apa jadinya kalau 5 ribu hektare daratan TNK dihutankan? Daratan itu tidak lagi menjadi savana. Artinya, tidak lagi ditumbuhi rerumputan. Kalau rumput tidak tumbuh maka rusa ketiadaan makanan. Kalau rusa mati karena kelaparan maka kelangsungan hidup bintang purba yang paling dilindungi, Varanus komodoensis, juga terancam karena rusa adalah makanan utamanya. Inikah yang diinginkan DPR RI dengan program menghutankan lima ribu hektare kawasan TNK?

Flora dan fauna yang kini hidup di TNK telah melewati adaptasi dan seleksi alamiah yang ketat beratus bahkan berjuta tahun. Tumbuh-tumbuhannya merupakan yang paling cocok bagi habitatnya. Demikian pula binatangnya telah lolos ‘uji kelayakan dan kepatutan’ (fit and proper test) alamiah dan merupakan spesies yang paling pas untuk TNK saat ini. Flora dan faunanya telah membentuk ekosistem yang unik TNK, yang mengondisikan TNK seperti sekarang ini dengan aneka spesies langka di dararan dan perairan. Menghilangkan satu saja dari sekian spesies yang ada maka keseluruhan ekosisitem akan terganggu. Demikian pula bila spesies asing atau luar TNK dipaksa masuk. Inikah yang hendak dilakukan DPR RI?

Kita berpendapat, penghutanan bisa saja diterima, namun harus dalam batasan sejauh tidak mengganggu ekosistem asli TNK. Tanaman yang digunakan haruslah tanaman dari kawasan TNK sendiri. Bakau, misalnya, mesti dari bibit lokal TNK karena sudah terbukti dan teruji cocok dengan habitat aslinya.

Yang seharusnya dilakukan, rencana menghutankan lima ribu hektare kawasan TNK dibicarakan terlebih dahulu dengan BTNK selaku pengelola dan pihak yang paling tahu akan kebutuhannya. DPR RI jangan main drop bantuan. Dekati dahulu kelompok atau lembaga sasaran. Dialogkan dengan mereka apa yang paling mereka butuhkan. Dengan demikian, bantuan yang diturunkan akan benar-benar menjawabi kebutuhan.

Akan halnya alokasi anggaran yang disebutkan Joseph Williem Lea Wea, bisa saja tidak dibutuhkan oleh TNK. Mungkin dana itu lebih dibutuhkan oleh Pemkab Mabar untuk menghutankan banyak kawasan kritis di luar TNK. Kalau kawasan luar TNK lebih membutuhkannya, lalu untuk apa repot-repot menghutankan TNK?

“Bentara” FLORES POS, Selasa 28 November 2006